Pemerintah Indonesia telah mengesahkan anggaran Rp 91,1 triliun untuk tahun 2025, namun anggaran untuk rehabilitasi sekolah hanya sebesar Rp 1,39 triliun. Apa yang menjadi masalah dan bagaimana solusinya?
Pemerintah Indonesia kembali mengesahkan anggaran melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 91,1 triliun. Meskipun angka ini tampak besar, perhatian utama jatuh pada anggaran untuk rehabilitasi sekolah-sekolah yang hanya dialokasikan sebesar Rp 1,39 triliun. Dengan masalah infrastruktur pendidikan yang masih sangat besar di banyak daerah, apakah anggaran ini akan cukup untuk memperbaiki kondisi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia?
Anggaran Rehabilitasi Sekolah: Bukan Sekadar Perbaikan Fisik
Pendidikan Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan fisik bangunan sekolah. Anggaran Rp 1,39 triliun ini mungkin cukup untuk melakukan perbaikan, tetapi banyak daerah yang membutuhkan lebih dari itu, terutama dalam hal fasilitas pembelajaran seperti teknologi dan internet yang kini menjadi kebutuhan dasar di setiap sekolah.
Pemerataan Anggaran: Di Mana Prioritasnya?
Ada kesenjangan yang sangat besar antara fasilitas pendidikan di kota besar dan daerah terpencil. Di Jakarta dan kota besar lainnya, sekolah-sekolah sudah cukup memadai. Namun, di daerah-daerah terpencil, banyak sekolah yang bahkan belum memenuhi standar minimal untuk menjadi tempat belajar yang layak. Anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi sekolah ini kemungkinan tidak akan cukup untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Menghadapi Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan
Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan ini. Tanpa perhatian yang cukup terhadap daerah-daerah yang terpinggirkan, anggaran sebesar Rp 1,39 triliun hanya akan menguntungkan beberapa sekolah di kota besar, sementara yang di daerah terpencil tetap tertinggal. Baca juga artikel terkait tentang : Nasib Pendidikan Di Wilayah Terpencil
Rehabilitasi Sekolah: Apakah Solusi atau Masalah Baru?
Pemerintah harus memprioritaskan perbaikan sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan rehabilitasi. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa anggaran ini akan digunakan dengan bijak dan tepat sasaran, serta tidak hanya terbatas pada perbaikan fisik tetapi juga meningkatkan fasilitas pendukung untuk pembelajaran yang lebih efektif.
Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Efisien
Dengan anggaran yang terbatas, pengelolaan yang transparan dan efisien menjadi kunci agar setiap sekolah dapat merasakan manfaat yang maksimal. Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan memastikan bahwa anggaran benar-benar sampai ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Apa pendapatmu tentang anggaran ini? Apakah pemerintah harus melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah!
